JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan bahwa penanganan konten digital yang diduga melanggar ketentuan tidak langsung berujung pada pemutusan akses. Dalam mekanisme Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), penyelenggara platform digital terlebih dahulu menerima notifikasi dan kesempatan menyampaikan tanggapan sebelum pemerintah menerbitkan perintah takedown.
Penjelasan ini penting di tengah perhatian publik terhadap aturan penanganan konten di media sosial. Kecepatan penanganan diperlukan untuk mencegah penyebaran materi yang berbahaya, tetapi prosesnya juga harus memiliki dasar yang jelas, bukti yang dapat diperiksa, dan ruang klarifikasi agar keputusan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Ada tahap verifikasi sebelum perintah diterbitkan
Dalam penjelasan kementerian, proses diawali dengan tahap pra-SAMAN. Pada tahap ini, laporan masyarakat atau temuan petugas diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan mencakup dasar hukum, tautan atau lokasi konten, serta bukti pendukung yang diperlukan untuk menilai apakah materi tersebut memenuhi unsur pelanggaran.
Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran yang memenuhi ketentuan, Komdigi mengirimkan notifikasi kepada penyelenggara sistem elektronik atau PSE melalui sistem SAMAN. Platform kemudian mendapat kesempatan untuk meninjau materi yang dipersoalkan dan menyampaikan penjelasan, termasuk meminta klarifikasi apabila terdapat hal yang belum jelas.
Tahapan ini menjadi pembeda antara notifikasi awal dan perintah pemutusan akses. Notifikasi memberi ruang bagi platform untuk merespons hasil pemeriksaan awal. Perintah takedown baru menjadi langkah berikutnya apabila proses tersebut tidak memperoleh tanggapan sesuai tenggat atau kewajiban penanganan tidak dipenuhi.
Tenggat berbeda untuk konten mendesak dan tidak mendesak
Komdigi menjelaskan adanya perbedaan batas waktu berdasarkan tingkat urgensi konten. Untuk konten mendesak, platform diberikan waktu 12 jam untuk menyampaikan tanggapan atas notifikasi. Sementara itu, untuk konten yang tidak mendesak, waktu tanggapan yang diberikan adalah 24 jam.
Jika platform tidak memberikan tanggapan dalam batas waktu tersebut, proses dapat dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah pemutusan akses. Setelah perintah diterima, kewajiban tindak lanjut juga memiliki tenggat tersendiri: paling lambat 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak.
Dengan demikian, angka empat jam yang ramai dibicarakan bukan berarti setiap laporan konten otomatis harus dihapus dalam empat jam sejak pertama kali dilaporkan. Batas tersebut berkaitan dengan pelaksanaan perintah pemutusan akses setelah tahapan verifikasi dan notifikasi dijalankan, khususnya untuk kategori mendesak.
SAMAN digunakan untuk mengawasi kepatuhan platform
SAMAN merupakan sistem pengawasan kepatuhan yang digunakan untuk melacak, memverifikasi, dan mengirimkan permintaan pemutusan akses kepada PSE lingkup privat yang menyediakan layanan konten buatan pengguna. Sistem ini juga mendukung penghitungan denda administratif apabila platform tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah berupaya membuat proses penanganan lebih terdokumentasi. Informasi mengenai laporan, pemeriksaan, notifikasi, dan tindak lanjut dapat dikelola dalam satu mekanisme. Dokumentasi menjadi penting agar keputusan dapat ditelusuri dan pelaksanaan kewajiban platform dapat dievaluasi.
Namun, efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh kecepatan mengirimkan perintah. Kualitas verifikasi, kejelasan kategori urgensi, ketepatan identifikasi konten, serta konsistensi penerapan aturan juga menentukan apakah mekanisme tersebut berjalan secara proporsional.
Perlindungan masyarakat harus sejalan dengan kebebasan berekspresi
Penanganan ujaran kebencian dan konten terlarang memiliki tujuan melindungi masyarakat dari dampak yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, atau keselamatan. Meski demikian, kritik terhadap kebijakan, pendapat, dan aspirasi yang disampaikan secara sah tidak boleh serta-merta disamakan dengan konten yang melanggar hukum.
Karena itu, penilaian terhadap suatu unggahan harus mempertimbangkan konteks, isi, sasaran, serta dasar hukum yang digunakan. Potongan kalimat atau tangkapan layar tanpa konteks berisiko menghasilkan penilaian keliru. Platform juga perlu memiliki saluran pengaduan dan mekanisme peninjauan yang mudah diakses oleh pengguna yang merasa kontennya salah ditindak.
Transparansi menjadi salah satu unsur penting. Publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai alasan suatu konten dinilai melanggar, kategori urgensinya, dan jalur yang tersedia untuk mengajukan keberatan. Di sisi lain, platform harus menjalankan kewajibannya secara profesional dan tidak mengabaikan perintah yang telah diterbitkan sesuai prosedur.
Apa yang perlu diperhatikan pengguna?
Pengguna media sosial sebaiknya memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghindari unggahan yang menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan identitas, dan menyimpan bukti apabila menemukan konten yang diduga melanggar hukum. Pelaporan sebaiknya menyertakan tautan, waktu, serta penjelasan yang spesifik agar dapat diverifikasi.
Apabila sebuah unggahan milik pengguna dibatasi atau dihapus, pengguna dapat memeriksa pemberitahuan dari platform dan menggunakan jalur keberatan yang tersedia. Simpan salinan konten dan alasan penindakan untuk membantu proses peninjauan. Langkah ini tidak menjamin keputusan akan berubah, tetapi dapat membantu memastikan keberatan disampaikan berdasarkan informasi yang jelas.
Bagi platform, kepatuhan tidak cukup dilakukan dengan menghapus konten secepat mungkin. Mereka perlu memastikan laporan ditangani oleh petugas yang memahami konteks dan aturan, menyimpan catatan keputusan, serta menyediakan prosedur eskalasi untuk kasus yang rumit. Kecepatan dan ketepatan harus berjalan bersama.
Penjelasan Komdigi mengenai SAMAN menegaskan bahwa penanganan konten digital memiliki beberapa tahapan dan tenggat yang berbeda menurut urgensinya. Ke depan, konsistensi verifikasi, keterbukaan alasan penindakan, dan perlindungan hak pengguna akan menjadi ukuran penting untuk membangun ruang digital yang aman sekaligus menghormati kebebasan berekspresi.
