RIUH — Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dilaporkan menyerap sekitar 97 ribu tenaga kerja. Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa proyek tersebut dirancang memiliki daya tampung hingga 122 ribu siswa. Informasi ini menjadi sorotan karena program tersebut menggabungkan pembangunan fasilitas pendidikan dengan aktivitas ekonomi di daerah.
Dalam laporan ANTARA pada 26 Oktober 2026, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan hanya soal mendirikan gedung, tetapi juga menyediakan sarana pendidikan yang layak dan modern. Kementerian menyebut sebagian besar tenaga kerja direkrut dari warga desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek.
Manfaat pendidikan dan ekonomi lokal
Proyek pembangunan sekolah dapat memberi dampak ekonomi sebelum fasilitas mulai digunakan. Pekerjaan konstruksi membutuhkan tenaga kerja, bahan bangunan, transportasi, konsumsi harian, dan berbagai jasa pendukung. Jika pengadaan dan perekrutan dilakukan secara terbuka serta melibatkan pelaku usaha lokal, sebagian belanja proyek dapat berputar di sekitar wilayah pembangunan.
Namun, jumlah tenaga kerja yang terserap perlu dipahami sesuai konteks laporan: angka tersebut berkaitan dengan kegiatan pembangunan, bukan berarti seluruh pekerja memperoleh pekerjaan permanen setelah proyek selesai. Kualitas kesempatan kerja, durasi kontrak, keselamatan kerja, dan kepatuhan pada ketentuan ketenagakerjaan tetap penting untuk dinilai.
Akses sekolah harus menjadi ukuran utama
Manfaat akhir program pendidikan tidak dapat diukur hanya dari jumlah bangunan atau kapasitas ruang kelas. Sekolah harus benar-benar dapat diakses oleh anak-anak yang membutuhkan, memiliki tenaga pendidik yang memadai, dan menyediakan proses belajar yang berkualitas. Ketersediaan ruang kelas, sanitasi, air bersih, fasilitas pendukung, serta keamanan lingkungan juga memengaruhi pengalaman siswa.
Jika pembangunan ditujukan untuk memperluas akses kelompok masyarakat prasejahtera, mekanisme penerimaan siswa dan dukungan yang diberikan perlu disampaikan secara transparan. Orang tua perlu memperoleh informasi tentang persyaratan, lokasi, jadwal pendaftaran, layanan yang tersedia, dan jalur pengaduan. Informasi yang jelas membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan peluang pendidikan dapat dimanfaatkan oleh keluarga yang menjadi sasaran.
Tantangan setelah konstruksi selesai
Bangunan yang selesai dibangun baru merupakan salah satu tahap. Pengelolaan sekolah membutuhkan perencanaan operasional, pembiayaan pemeliharaan, ketersediaan guru, bahan ajar, sistem administrasi, serta koordinasi dengan instansi pendidikan dan sosial terkait. Tanpa kesiapan tersebut, fasilitas berisiko belum dapat digunakan secara optimal sesuai kapasitas yang direncanakan.
Perlu pula ada evaluasi mengenai kesesuaian lokasi dan kebutuhan daerah. Kondisi geografis, akses transportasi, jumlah calon siswa, dan dukungan keluarga berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain. Perencanaan yang melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat setempat dapat membantu memastikan sekolah dibangun di tempat yang relevan dan mudah dijangkau.
Bagaimana publik dapat memantau program?
Masyarakat dapat memantau perkembangan proyek melalui informasi resmi mengenai lokasi, progres fisik, jadwal penyelesaian, serta mekanisme penerimaan siswa. Transparansi pengadaan dan pelaporan anggaran juga membantu memastikan sumber daya digunakan sesuai tujuan. Jika ada perbedaan antara target dan kondisi di lapangan, laporan yang disertai lokasi, tanggal, dan bukti yang dapat diverifikasi akan lebih berguna bagi evaluasi.
Indikator keberhasilan jangka panjang seharusnya mencakup lebih dari jumlah gedung. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melihat tingkat pemanfaatan sekolah, kehadiran siswa, kesinambungan proses belajar, ketersediaan tenaga pendidik, dan hasil pendidikan. Penilaian tersebut perlu dilakukan secara berkala agar perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata.
Kesimpulan
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berpotensi memberikan manfaat ganda: memperluas sarana pendidikan dan membuka kegiatan ekonomi selama proses konstruksi. Angka 100 lokasi, 32 provinsi, 97 ribu tenaga kerja, dan kapasitas 122 ribu siswa merupakan gambaran target program yang diberitakan Kementerian PU. Dampak akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas pembangunan, kesiapan operasional, pemerataan akses, dan pemantauan publik setelah sekolah mulai berfungsi.
Sumber: ANTARA — Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II serap 97 ribu tenaga kerja.
Foto ilustrasi: Ochimax Studio/Unsplash.
