Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipaparkan pada Kamis (29/10/2026) mencatat total lahan terbakar mencapai 623 hektare di 11 provinsi hingga Rabu (28/10/2026). Pemerintah melanjutkan upaya pemadaman, sementara ancaman asap dan kondisi cuaca kering membuat kewaspadaan tetap diperlukan.
Dari sepuluh provinsi di luar Papua Selatan, luas area terbakar tercatat 462 hektare. Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni 169 hektare. Berikutnya Sulawesi Tengah mencatat 85 hektare, Sulawesi Tenggara 56 hektare, dan Sulawesi Selatan 50 hektare. Kebakaran juga dilaporkan terjadi di Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, serta Jawa Timur.
Papua Selatan masih menghadapi ancaman asap
Di Papua Selatan, BNPB mencatat lahan terbakar seluas 161 hektare yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Operasi penanganan terus dilakukan, termasuk dukungan operasi modifikasi cuaca untuk membantu upaya pemadaman.
Jumlah titik api di wilayah tersebut dilaporkan turun 78 persen, dari 295 titik menjadi 65 titik. Penurunan ini menjadi perkembangan positif, tetapi belum berarti risiko kebakaran telah berakhir. Kondisi lahan yang mudah terbakar dan potensi asap lintas batas dari Papua Nugini masih perlu diantisipasi.
BNPB juga mengingatkan bahwa fenomena El Niño yang sangat kuat dapat meningkatkan kerawanan kebakaran di Papua Selatan. Karena itu, pemantauan titik panas, kesiapan personel, dan koordinasi antarlembaga tetap penting, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Keselamatan petugas dan relawan menjadi perhatian
Selain mempercepat pemadaman, penanganan karhutla harus memperhatikan keselamatan petugas dan relawan. Paparan asap serta kelelahan fisik dapat mengganggu kesehatan orang-orang yang bekerja di lokasi kebakaran. BNPB meminta keterlibatan relawan mengikuti rencana operasi yang ditetapkan pos komando agar tugas di lapangan terkoordinasi.
Pengawasan keselamatan juga perlu diperkuat melalui penempatan petugas khusus atau safety officer di lokasi pemadaman. Petugas tersebut memantau paparan asap dan tingkat kelelahan, sekaligus memastikan relawan memperoleh waktu istirahat atau layanan kesehatan ketika dibutuhkan.
Setiap operasi, menurut arahan BNPB, perlu diawali dengan pengarahan dan diakhiri evaluasi. Relawan juga harus memahami karakter kebakaran, teknik pemadaman, serta prosedur keselamatan diri dan tim. Langkah ini penting agar upaya membantu masyarakat tidak justru menambah korban atau menimbulkan risiko baru.
Warga diminta tidak membuka lahan dengan membakar
Di tingkat masyarakat, pencegahan tetap menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Warga di wilayah rawan perlu menghindari pembakaran sampah atau vegetasi di area terbuka, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta segera melaporkan kemunculan asap atau titik api kepada aparat setempat.
Jika asap mulai mengganggu lingkungan permukiman, masyarakat sebaiknya membatasi aktivitas berat di luar ruangan dan mengikuti imbauan pemerintah daerah maupun petugas kesehatan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih.
Catatan 623 hektare lahan terbakar menunjukkan bahwa karhutla masih membutuhkan kerja bersama. Penurunan titik api di Papua Selatan patut diapresiasi, tetapi keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari luas area yang berhasil dipadamkan. Pencegahan kebakaran baru, perlindungan warga, serta keselamatan petugas dan relawan harus berjalan beriringan.
